3 Tahun Indonesia Maju, Apa kita benar maju (?)

10 Februari 2023 - Genap telah tiga tahun lamanya, Indonesia hengkang dari barisan negara berkembang menurut indeks yang dirilis oleh United Stated Trade Representative. 10 Februari 2020 lalu, sebuah lembaga survei dari US tersebut telah menghapus Indonesia daripada daftar negara berkembang bersama 4 negara lain. Terlepas dari itu, sebenarnya terdapat perihal lucu dibalik hengkangnya Indonesia dari daftar negara berkembang. Hal ini dikarenakan Indonesia keluar dari jajaran negara berkembang bukan dikarenakan oleh kenaikan perekonomiannya yang progresif dan signifikan, melainkan dikarenakan "tolok ukur" yang biasanya dipakai untuk mengukur tingkat perekonomian telah "diperbarui". Sederhananya, Indonesia bukan lagi negara berkembang, bukan karena Indonesia sudah maju, tapi karena alat ukurnya yang dimundurkan. Donald Trump kala itu dalam pidatonya menyebutkan, bahwasannya pembaruan daftar negara ini ditujukan agar negara yang mendapat "hak istimewa" segera berkurang.

Sebagian dari kita mungkin membenak bahwa, "Wah keren dong, Indonesia sudah menjadi negara maju". Namun apakah benar demikian?. Sebelum kita berbangga dengan embel-embel negara maju yang disematkan pada negara kita tercinta ada baiknya kita sedikit bercermin. Ada banyak sekali kaca yang bisa kita pakai untuk membuat refleksi diri; kesenjangan ekonomi, tingkat korupsi, tingkat literasi masyarakat dan lainnya. Memang Indonesia merupakan sebuah negara dengan potensi negara ...

Walfare State; Sebuah Cita-cita, Sebuah Refleksi, Sebuah Introspeksi

Dari banyak pendapat ahli, kita mampu mendefinisikan sebuah negara sebagai sebuah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam keseluruhan masyarakat dan menertibkan berbagai gejala-gejala yang ada di dalamnya. Yang dimana di dalamnya manusia hidup pada nuansa kerjasama, sekaligus nuansa pertentangan antara satu sama lain. Negara adalah legal organisation pada suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Ketika kita telah memahami bagaimana urgensi sebuah negara dari pengertian di atas, setidaknya sekalian diri kita pasti membenak akan sebuah rumusan masalah yang sama; "Bagaimana sebuah negara, dapat benar-benar dikatakan sebagai sebenar-benarnya negara?". Di Indonesia sendiri, dalam lima tahun sekali, secara berkala kita mengadakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara baru, dalam momen ini pula kita disuguhkan berbagai konsep visi-misi penyelenggaraan negara oleh banyak calon pemimpin yang ada. Menilik kembali jauh ke belakang, pada dasarnya "bagaimana negara yang baik dijalankan" tersebut telah didefinisikan dalam sebuah istilah welfare state. Beberapa catatan keilmuan konvensional menyatakan bahwasannya konsep ini mulai dicetuskan pada abad ke-18. Dan dalam keilmuan Islam sendiri, konsep ini telah termanifestasi dan terangkum dalam istilah "Baldatun thoyyibah wa Rabbun Ghafur" ...

Monitoring Prodamas Plus TA. 2022

       Mulai pada hari Senin, 19 September 2022. Hari ini, Kantor Inspektorat Kota Kediri kembali melakukan jadwal tetapnya dalam memonitoring bagaimana perjalanan Prodamas Plus di masyarakat.Monitoring ini direncanakan akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua minggu ke depan. Pagi ini, dari Kantor inspektorat Kota Kediri mulai menurunkan sejumlah tim untuk melihat langsung ke lapangan dalam rangka memantau apakah Prodamas berjalan dengan baik pada setiap wilayah Kota Kediri.

Dikutip dari situs resmi Kota Kediri, Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan lingkungannya. Prodamas Plus adalah suatu program lanjutan dari Prodamas untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah RT. 

Bila warganet sekalian menengok hasil jepretan Tim Monitor pada menu galeri website Inspektorat Kota Kediri, Kita akan tahu bahwasannya realisasi Prodamas dapat berupa pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan peralatan lingkungan setempat, maupun realisasi non fisik seperti pelatihan warga dan lainnya. Prodamas juga merupakan ajang bagi warga untuk berkreasi; mengaktualisasi dan menumpahkan kreatifitas yang dimiliki untuk lingkungannya agar enak untuk dipandang.

...

Today's Agenda: Penilaian ZI oleh Tim Penilai Nasional (KemenpanRB)

Selasa, 11 Oktober 2022. Siang ini, pihak Inspektorat Kota Kediri turut mengahadiri acara Penilaian Zona Integritas (ZI). OPD yang dinilai dalam kegiatan ini antara lain yaitu Puskesmas Ngletih serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kediri. Untuk waktu yang dialokasikan dalam acara ini, yaitu kurang lebih yaitu 90 menit dalam satu sesinya. 

Mulanyanya, dalam kegiatan Penilaian Zona Integritas, ada banyak banyak aspek untuk dinilai. Namun terkhusus pada acara kali ini yang bersifat penilaian lanjutan, penilaian berfokus pada aspek proses area perubahan dari OPD yang dinilai, meliputi

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Tata Laksana

3. Penataan Manajemen SDM

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Selain menghadirkan Kemenpan sebagai bagian dari Tim Penilai, agenda Penilaian ZI juga turut menghadirkan Dinas Kesehatan (Dinkes) juga Sekertaris Daerah (Sekda) sebagai tamu undangan daring 

...

Today's Agenda:Desk Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

Senin, 10 Oktober 2022. hari ini Kantor Inspektorat Kota Kediri kembali menjadi pihak penyelenggara sebuah kegiatan; Desk Evaluasi Pelaksanaan "Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender". Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan bagian dari upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang telah tersirat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Adanya agenda pengarusutamaan gender dalam sebuah rencana pembangunan. diharapkan mampu mengarahkan berbagai aspek yang sebelumnya bersifat marjinal (tidak penting) ke dalam rangkaian proses perumusan, penciptaan serta pelaksanaan berbagai keputusan dan kebijakan institusi formal.

Agenda ini menjadi penting mengingat masih rendahnya kesadaran kesetaraan gender di lingkup nasional yang memang pada dasarnya sejak awal sangat kental dengan corak patrilinealnya bersama dibarengi dengan berbagai stereotip yang juga melekat di struktur masyarakatnya. Dampaknya, salah satunya bisa kita tengok dari masih rendahnya partisipasi perempuan dalam kancah perpolitikan dalam negeri, tingginya angka buta huruf pada perempuan dan tingginya angka kriminalitas dengan perempuan sebagai objeknya. 

Dalam acara yang dilaksanakan yag dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Inspektorat pada pukul 10.00 pagi ini turut dihadiri bbanyak tamu, diantaranya  Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (...