Selasa, 2 Agustus 2022. Pada pagi hari ini, Kantor Inspektorat Kota Kediri kembali melaksanakan kegiatan Penilaian Kapabilitas APIP. Kegiatan tersebut merupakan sebuah agenda yang dilaksanakan secara periodik pada setiap anggota Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Agenda yang dilaksanakan mulai jam sepuluh pagi ini, mendatangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai institusi yang akan memeriksa, mengevaluasi, serta memberikan predikat kepada kinerja Inspektorat Kota Kediri. Terdapat enam elemen atau aspek yang menjadi fokus utama dalam kegiatan penilaian.
1. Elemen pengelolaan SDM
2. Elemen praktik professional
3. Elemen akuntabilitas manajemen kinerja
4. Elemen budaya dan hubungan organisasi
5. Elemen struktur dan tata kelola
6. Elemen peran dan pelayanan
Dimana dalam masing-masing elemen tersebut, terdapat komponen yang terperinci yang akan menjadi dasar pengukuran skema penilaian.
Dalam kegiatan penilaian ini, Inspektorat Kota Kediri menargetkan untuk mampu mampu mencapai predikat di atas level tiga (dalam rentang level satu sampai empat). Dari Inspektorat Kota Kediri telah dilakukan berbagai persiapan termasuk pembentukan tim dalam rangka mensukseskan target penilaian. Sebelumnya, pada tahun 2020 Inspektorat Kota Kediri sendiri telah beberapa kali berkunjung ke Kantor BPKP di ...
Selasa, 19 Juli 2022. Pagi ini Kantor Inspektorat Kota Kediri menjadi fasilitator bagi kegiatan "Bimbingan Teknis Validasi dan Pelaporan Realisasi P3DN pada Platform SISWAS P3DN" yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Acara yang diselenggarakan mulai sembilan pagi ini, merupakan sebuah tindak lanjut dari rangkaian acara sosialisasi P3DN yang diadakan sebelumnya. Pada agenda hari ini, terdapat 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Masing-masing dari 54 OPD dibagi ke dalam lima sesi, sehingga acara diestimasikan usai pada pukul 15.00 WIB. Pada akhirnya, agenda hari ini pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri.
Sejalur dengan itu, Indonesia dalam konsep perhitungan pendapatan nasional; Gross Domestic Product, merupakan salah satu dari negara yang memiliki sisi consumption dan government expenditure yang tinggi; mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan sebuah struktur sosial yang konsumtif. Potensi ini seharusnya mampu menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha domestik untuk turut aktif dalam memenuhi kebutuhan produk nasional, meningkatkan perputaran ekonomi nasional serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk asing yang pastinya akan menyebabkan kemunduran ekonomi dalam negeri. Perihal terseb...
Dewasa ini, kita mengenal begitu banyak sekali nama dari lembaga kepengawasan yang eksis dalam lingkup nasional. Beberapa diantaranya yang mungkin telah akrab di telinga kita adalah KPK, Ombudsman, BPK dan Inspektorat tentunya. pembagian lembaga ini pada dasarnya terdiri dari bermacam-macam jenis; pengawasan ekstern dan intern, pengawasan preventif, represif dan umum, pengawasan langsung dan tak langsung serta pengawasan formal dan informal.
Nyatanya, esensi lembaga kepengawasan pemerintah sebagai sebuah sistem kompleks telah ada dan tercatat jauh di masa lalu. Salah satu bentuknya, dapat kita temukan dalam konsep institusi Al-Hisbah yang beroperasi pada periode Islam klasik. Mulanya, Al-Hisbah merupakan sebuah institusi yang memiliki fungsi mengawasi dan menindak lanjuti berbagai penyimpangan yang terjadi di pasar, hingga seiring berjalannya waktu dan pergantian kekuasaan, lembaga ini menjelma menjadi sebuah otoritas serba bisa yang menangani sebagian besar permasalahan kepengawasan nasional.
Sehingga, terdapat beberapa hal mendasar yang membedakan Al-Hisbah dengan konsep lembaga kepengawasan yang ada dewasa ini. Pertama, landasan dasar operasi lembaga Al-Hisbah adalah Syariat Islam. Kedua, pada masanya, Al-Hisbah ber...
Hari ini Rabu 15 Juni 2022, Inspektorat Kota Kediri turut menghadiri undangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam webinar nasional bertajukkan "Menjaga Netralitas Birokrasi Dalam Era Penjabat Kepala Daerah". Dalam webinar yang diselenggarakan mulai pukul 09.00 hingga 12.00 wib ini, KASN menghadirkan empat orang narasumber terkait. Terdiri dari:
1. Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR RI
2. Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK
3. Lalu Gita Ariadi selaku Ketua Umum Forum Sekertaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi)
4. Titi Anggraeni selaku Anggota Dewan Pembina Perludem
Webinar yang diselenggarakan oleh KASN ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam menyambut pergantian era kepemimpinan yang lebih bersih dan adil pada periode mendatang. Sebagaimana disebutkan, pada tahun 2024 setidaknya akan terjadi 271 pergantian kepala daerah beserta jajarannya di seluruh lini birokrasi daerah Indonesia. Angka yang tinggi ini, tentu saja akan menjadi sebuah sasaran empuk penyelewengan apabila tidak dimitigasi dan dikawal dengan baik. Berdasarkan laporan terakhir yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 2 J...
Sejak lebih dari 17 tahun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diluncurkan, ia telah banyak memberikan sumbangsih besar dalam misi program wajib belajar 12 tahun nasional. BOS adalah bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan nonpersonalia. Dana BOS diberikan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki sebuah sekolah. Saat ini, dana BOS terbagi menjadi dua, yaitu BOS yang berasal dari pemerintah pusat dan dana BOS yang berasal dari pemerintah daerah. Dana BOS pertama kali dikeluarkan pada bulan Juli 2005. dilansir dari laman Detik.com, pada periode terbaru; Maret 2022 dana BOS yang berhasil dicairkan mampu mencapai angka 2.245.609.550.000 rupiah. Ukuran angka yang sedemikian besar dinilai menjadi rawan tanpa pengelolaan yang hati-hati dan pengawasan yang teliti serta kontinyu.
Dalam rangka menyikapi hal tersebut, Senin 25 April 2022 Kantor Inspektorat Kota kediri beserta Aparat Penegak Hukum (APH) menyelenggarakan sebuah acara Sosialisasi Saber Pungli Terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah di wilayah Kota Kediri. Di acara ini, dihadiri oleh 265 instansi SD dan SMP baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kota Kediri. adanya acara ini diharapkan mampu mewujudkan alokasi dana BOS yang tepat sasaran dan menghindari berbagai penyelewengan...
